Ombudsman: Pemerintah Bertanggung Jawab Penuh Gugurnya Ratusan Petugas KPPS

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman RI mendesak pemerintahan untuk meminta maaf atas kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilu 2019. Ombudsman berpendapat pemerintah turut melakukan maladministrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

"Negara perlu meminta maaf karena melakukan maladministrasi yang menjadikan jatuhnya korban petugas Pemilu," ujar anggota Ombudsman Adrianus Meliala saat pemaparan hasil kajian singkat bertajuk 'Memahami Kematian Petugas Pemilu 2019: Perspektif Pelayanan Publik' di kantor Ombudsman, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2019).

Menurut Adrianus, pemerintah ikut bertanggungjawab bersama DPR, KPU, Bawaslu dan Kemenkes atas tragedi kematian petugas Pemilu.

Sebab, pemerintah turut merancang dan mengesahkan UU Pemilu yang terlalu teknis, sehingga abai atas keselamatan kerja dan kesehatan petugas.

Adrianus mengatakan perlu ada audit forensik sebagai rekomendasi jangka pendek. Hal itu untuk menjawab teka-teki penyebab kematian petugas. Kendati, dia mengakui akan sulit lantaran harus mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga.

"Jadi ketika autopsi selain ditolak keluarga, akan membuka luka lama," kata dia.

Rekomendasi Ombudsman untuk jangka panjang adalah melakukan perbaikan terhadap UU Pemilu. Adrianus mengatakan aturan saat ini terlalu teknis. Menurut dia KPU dan Bawaslu harus diberikan kewenangan lebih untuk merumuskan UU Pemilu.

"Justru dalam hal ini mereka tidak dijadikan referensi dan pembicara," imbuh dia.

Rekomendasi berikutnya, Kemenkes harus memberikan perhatian kepada petugas Pemilu untuk mencegah terjadinya korban lagi. Petugas KPPS menurut Adrianus harus diberikan screening kesehatan dalam proses perekrutan.

"Kementerian Kesehatan harus lebih proaktif," ucap dia.

Let's block ads! (Why?)

http://bit.ly/2WWMvDI
May 20, 2019 at 03:39PM from Berita Terkini, Kabar Terbaru Hari Ini Indonesia dan Dunia - Liputan6.com http://bit.ly/2WWMvDI
via IFTTT